Polres Jember Beri Perlindungan Hukum dan Solusi KTD, Cegah Kasus Pembuangan Bayi

JEMBER - Dalam upaya memberikan pemahaman dan solusi terhadap kasus kehamilan tidak dikehendaki (KTD), Waka Polres Jember, Kompol Ferri Dharmawan, menghadiri dialog interaktif yang diselenggarakan oleh RRI Jember di Studio 1. 

Acara ini juga menghadirkan Sekretaris DP3AKB, Poerwahjudi, serta Penanggung Jawab Rumah Aman Karuna GPP Jember, Sri Sulistiyani, sebagai narasumber. Senin (17/2/2025)

Baca juga: Personel Ditpolairud, Sampaikan Dampak Dari Penyalahgunaan Narkoba Kepada Masyarakat Pesisir Desa Pegatan

Dialog yang mengangkat tema "Penanganan Kehamilan Tidak Dikehendaki di Jember" ini membahas berbagai aspek terkait perempuan dan anak yang menjadi korban. 

Dalam kesempatan tersebut, Kompol Ferri Dharmawan menjelaskan berbagai langkah perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dan anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Maraknya Berita Bohong, Dewan Pers Keluarkan Surat Seruan

Kompol Ferri Dharmawan mengatakan, kasus kehamilan tidak dikehendaki kerap kali melibatkan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan serta eksploitasi. 

"Oleh karena itu, perlindungan terhadap mereka menjadi prioritas utama kami, " ujar Kompol Ferri Dharmawan.

Baca juga: Ditreskrimsus Polda Kalteng Amankan 3 Terduga Pelaku Penimbun 756 Liter BBM Bersubsidi di Kotim

Selain membahas aspek hukum, dialog ini juga menyoroti pentingnya peran semua pihak dalam mencegah dan menangani kasus KTD. 

Poerwahjudi dari DP3AKB menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan bagi korban, sementara Sri Sulistiyani dari Rumah Aman Karuna GPP Jember menegaskan peran rumah aman sebagai tempat perlindungan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan.

Baca juga: HUT Polwan ke-74, Gelar Seminar Nasional Kesetaraan Gender di Surabaya

Dengan adanya dialog ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap penanganan kehamilan tidak dikehendaki semakin meningkat. 

Kompol Ferri Dharmawan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Baca juga: Pemilik 1,35 Ton Sianida Di Palangka Raya Berhasil Diamankan Ditreskrimsus Polda Kalteng

Wakapolres Jember mengatakan masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. 

"Semua pihak harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak, " pungkasnya. (*)